HALSEL, Harian-Timur. Com Polemik tuntutan penghentian fasilitas antar-jemput karyawan PT Harita Group dari pelabuhan menuju mess perusahaan menuai tanggapan dari kalangan pekerja. Seorang karyawan PT Harita Group yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku mempertanyakan dasar tuntutan tersebut karena dinilai menyangkut hak dan kenyamanan para pekerja.
Menurutnya, fasilitas transportasi yang disediakan perusahaan merupakan bagian dari operasional yang selama ini dimanfaatkan karyawan untuk menunjang mobilitas menuju lokasi kerja dan tempat tinggal.
“Kalau ada pihak yang meminta kendaraan operasional perusahaan dihentikan agar kami menggunakan ojek, kami ingin tahu apa dasar aturannya. Fasilitas ini diberikan perusahaan kepada karyawan, bukan untuk merugikan siapa pun,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (25/7).
Ia menegaskan bahwa para pekerja memahami keinginan masyarakat lokal untuk memperoleh peluang ekonomi. Namun, menurutnya, solusi tersebut seharusnya tidak dilakukan dengan menghapus fasilitas yang telah disediakan perusahaan bagi karyawannya.
“Kami juga menghargai teman-teman ojek yang mencari nafkah. Tetapi jangan sampai hak karyawan untuk mendapatkan fasilitas transportasi yang diberikan perusahaan harus dikorbankan. Mestinya dicari solusi yang saling menguntungkan,” katanya.
Karyawan tersebut juga menilai bahwa apabila ada aspirasi dari masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi lokal, penyelesaiannya sebaiknya dilakukan melalui dialog dengan perusahaan dan pemerintah, sehingga dapat membuka peluang usaha tanpa mengganggu hak pekerja maupun kebijakan operasional perusahaan.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan resmi dari pihak PT Harita Group maupun perwakilan massa yang menyuarakan tuntutan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang. (Red)
