HALSEL, Harian-timur.com Suasana Desa Saketa kembali bergolak. Konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan antara warga dan Pemerintah Desa kini memasuki fase paling serius. Sebanyak 600 Kepala Keluarga (KK) telah resmi membubuhkan tanda tangan petisi untuk pindah domisili massal ke Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Langkah ekstrem itu akan mereka tempuh jika Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) tetap bungkam dan tidak menuntaskan dugaan penyalahgunaan dana desa.
Akar Konflik: Laporan Keuangan Gelap, Dugaan Penyimpangan Mencuat, Aroma kekecewaan warga mulai tercium sejak akhir Agustus 2025. Dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) periode 2023–2025 menyeruak setelah warga tidak pernah melihat laporan pertanggungjawaban yang transparan. Berulang kali mereka meminta penjelasan, tetapi tak pernah dijawab.
“Desa ini bukan milik pribadi. Kami hanya minta jelas kemana uang itu pergi,” ujar seorang warga dengan nada tinggi saat aksi pertama digelar.
Kantor Desa Dipalang Pelayanan Publik Terhenti Total Titik balik terjadi ketika warga memalang kantor desa, menghentikan seluruh pelayanan administrasi. Palang itu menjadi simbol kemarahan dan ketidakpercayaan. Warga bersumpah tidak akan membukanya sampai audit dilakukan secara terbuka.
Komisi I DPRD Halsel dan DPMD yang turun pada 27 September 2025 berjanji akan memerintahkan Inspektorat melakukan audit menyeluruh. Warga pun merelakan palang dibuka sementara — sebuah tanda kepercayaan kecil yang masih tersisa.
Namun kepercayaan itu tidak bertahan lama, Audit Berujung Skandal Warga Bongkar Dugaan Pertemuan “Lobi Gelap”
Pada 21 September 2025, tim audit Inspektorat datang ke Saketa. Harapan warga sempat tumbuh — sampai mereka mengetahui bahwa audit dilakukan tertutup.
Keesokan harinya, warga makin murka setelah mendengar kabar adanya pertemuan malam hari antara auditor dan Kepala Desa. Pertemuan itu diduga untuk mengatur kesimpulan audit agar tidak membongkar penyimpangan.
Merasa dibohongi, warga mengusir tim audit dan menutup kembali kantor desa. Hingga kini, hasil audit tak pernah diumumkan. Seolah hilang di tengah perjalanan.
Aksi Besar di Labuha Warga Tuding Pemerintah Lakukan Pembiaran Ketegangan memuncak pada 13 November 2025, ketika ratusan warga Saketa menggelar aksi besar di Kantor Inspektorat dan Kantor Bupati di Labuha. Dalam orasinya, mereka menuduh pemerintah tidak menjalankan fungsi pengawasan.
“Dana miliaran hilang tanpa jejak. Audit lenyap. Pemerintah diam. Ini bukan kelalaian — ini pembiaran!” teriak Aldi, koordinator aksi, disambut sorakan massa.
Namun setelah berjam-jam menanti, Bupati Bassam Kasuba tak kunjung turun menemui warga. Aksi pun berakhir tanpa jawaban, meninggalkan rasa kecewa yang dalam.
Bupati Hadir, Tapi Bukan untuk Saketa
Tiga hari kemudian, 16 November 2025, Bupati Halsel Hasan Ali Bassam kasuba datang ke Gane Barat — tetapi hanya untuk menghadiri peletakan batu pertama pembangunan masjid di Desa Balitata. Warga Saketa merasa dilecehkan.
Desakan massa membuat Bupati akhirnya berdialog singkat. Ia kembali berjanji akan membuka hasil audit dan menindaklanjuti laporan hukum. Namun janji itu tetap tinggal janji.
Hingga hari ini, Tidak ada hasil audit dari Inspektorat Tidak ada sanksi kepada Kepala Desa Tidak ada langkah hukum nyata Tidak ada sikap tegas dari DPMD maupun DPRD
Kemarahan warga pun mencapai puncak, 600 KK Siap Eksodus: “Lebih Baik ke Halteng daripada Tinggal di Daerah yang Tak Adil”
Tokoh masyarakat Saketa menyatakan persoalan ini sudah melewati batas “Jika pemerintah tidak bisa menjamin keadilan dan transparansi, maka tidak ada lagi alasan untuk tetap tinggal di Halsel. Lebih baik kami pindah ke Halteng daripada hidup di daerah yang melindungi pelanggaran,” tegasnya.
Sebanyak 600 KK kini telah menandatangani petisi pindah domisili jika hingga akhir tahun, Audit tidak dibuka Penyimpangan tidak diproses hukum
Kepala Desa dan Camat tidak diberi sanksi Krisis Kepercayaan Terbesar di Era Bassam Kasuba
Di mata warga, pemerintah Halmahera Selatan — mulai dari Inspektorat, DPMD, DPRD, hingga Bupati Bassam Kasuba — gagal total dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan.
Konflik Saketa menjadi krisis kepercayaan terbesar selama pemerintahan Bassam Kasuba dan berpotensi menjadi preseden buruk bagi ratusan desa lain di Halmahera Selatan. (Red)
