Aliansi Peduli Masyarakat Obi Kampanyekan Isu Lingkungan di Depan RRI Ternate
Ternate, Hariantimur.com Aliansi Peduli Masyarakat Obi menggelar kampanye isu di depan Kantor RRI Ternate, Senin (tanggal tidak disebutkan), menyuarakan keresahan masyarakat Pulau Obi, Halmahera Selatan, terkait aktivitas pertambangan dan kondisi lingkungan di wilayah tersebut.
Aksi itu menyoroti persoalan yang menurut mereka dialami masyarakat Desa Kawasi, mulai dari layanan listrik dan air bersih yang mandek hingga semakin meluasnya dampak industri pertambangan di sekitar pemukiman.
Koordinator Lapangan, Risal Tuahuns, dalam orasinya menyampaikan bahwa masyarakat Kawasi merasa berada dalam tekanan akibat kondisi layanan publik yang semakin buruk setelah adanya rencana relokasi permukiman.
“Ini bukan sekadar kelalaian. Kami menilai krisis air dan listrik adalah upaya menekan warga agar pindah ke perumahan yang disiapkan perusahaan,” tegas Risal.
Ia juga menambahkan bahwa massa aksi menilai pembangunan perumahan relokasi berada di atas lahan perusahaan sehingga warga dikhawatirkan tidak memiliki kepastian hak tempat tinggal.
Selain itu, aksi tersebut juga menyoroti dugaan pencemaran laut, sungai, dan Danau Karo yang menurut mereka berdampak pada sumber penghidupan nelayan.
Massa menilai kebijakan perusahaan tambang dan smelter di Obi tidak dibarengi perlindungan lingkungan yang memadai, serta mengkritik pemerintah daerah dan provinsi karena dianggap belum hadir menyelesaikan persoalan yang dirasakan masyarakat.
Dalam aksinya, Aliansi Peduli Masyarakat Obi menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya, 1. Menghentikan pencemaran lingkungan dan melindungi ruang hidup masyarakat Obi, 2. Mendesak Pemda dan perusahaan menuntaskan persoalan air bersih dan listrik di Desa Kawasi, 3. Melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan pertambangan, 4. Menolak program bank tanah di Halmahera Selatan
Pemda Halsel diminta harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Pulau Obi, 6. Menegaskan status lahan di atas mercusuar Desa Soligi sebagai bandara, bukan area industri, 7. Tidak mengalihfungsikan jalan Soligi–Kawasi menjadi jalur tambang, 8. Mempercepat pembangunan jalan di Pulau Kasiruta, 9. Menanggapi pembangunan Masjid di Desa Jikohai
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Para demonstran menyatakan akan terus melanjutkan gerakan sampai pemerintah dan perusahaan menanggapi tuntutan mereka secara konkret. (Ical/red)
