HALSEL, Hariantimur.com Dugaan penyimpangan dana pembangunan jembatan di Desa Samo, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan provinsi maluku utara kembali mencuat dan menuai sorotan publik. Kepala Desa Samo, Laher Eko, diduga kuat terlibat dalam penyalahgunaan anggaran sekitar Rp500 juta yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2024.
Berdasarkan informasi yang memperoleh media ini proyek pembangunan jembatan tersebut hingga kini belum menunjukkan hasil yang jelas, sementara dana sudah dicairkan sepenuhnya. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.
Seharusnya, Kades Laher Eko dijadwalkan menjalani pemeriksaan intensif oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan (Kejari Halsel). Namun, pemeriksaan itu tertunda karena yang bersangkutan ikut dalam kegiatan ret-ret kepala desa di Jakarta — kegiatan yang disebut-sebut merupakan kerja sama antara Pemkab Halmahera Selatan dan Kejari Halsel.
Ironisnya, biaya keberangkatan untuk kegiatan tersebut dikabarkan bersumber dari pemotongan gaji perangkat desa selama dua bulan, sehingga menambah daftar persoalan yang kini tengah diperbincangkan masyarakat.
Aktivis anti-korupsi di Halmahera Selatan, Dani Haris Purnawan, menilai Kejaksaan tidak boleh menutup mata terhadap kasus ini. Ia mendesak agar penegakan hukum berjalan tanpa kompromi.
> “Kades Samo seharusnya sudah dipanggil kembali untuk diperiksa. Jika benar ada penyimpangan anggaran desa sebesar itu, maka tidak ada alasan untuk menunda. Kasus ini layak diseret ke Pengadilan Tipikor agar menjadi pelajaran bagi kepala desa lain,” tegas Dani, Sabtu (19/10/2025).
Hingga berita ini diterbitkan, Kejari Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga belum menanggapi laporan pemotongan gaji perangkat desa untuk kegiatan ret-ret di Jakarta.
Publik kini menunggu langkah nyata aparat penegak hukum. Jika benar dana ratusan juta itu diselewengkan, maka penegakan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. (Jul/red)
