HALSEL, Hariantimur.com Dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Samo, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, kian menjadi sorotan publik. Kepala Desa Samo, Laher Eko, dinilai pantas diseret ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas dugaan penyelewengan dana desa yang mencapai miliaran rupiah.
Informasi yang memperoleh menyebutkan bahwa sejak menjabat, Laher Eko diduga tidak pernah menyusun dokumen APBDes maupun laporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan setiap tahun anggaran. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya penyimpangan serius dalam pengelolaan keuangan desa.
Dari hasil penelusuran, proyek pembangunan jembatan laut di Desa Samo saja diperkirakan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp500 juta. Belum lagi indikasi penyimpangan dana kegiatan fisik dan nonfisik sejak tahun 2023 hingga 2025, yang ditaksir mencapai angka miliaran rupiah.
Sejumlah warga menilai, lemahnya pengawasan dan lambannya penanganan dari aparat penegak hukum membuat kasus ini terkesan dibiarkan. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan (Kejari Halsel) segera menetapkan Laher Eko sebagai tersangka dan memprosesnya hingga ke meja hijau.
“Kepala desa yang tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan negara jelas melanggar hukum. Kejari Halsel seharusnya segera menyeret Laher Eko ke Pengadilan Tipikor agar ada efek jera bagi kepala desa lain,” tegas salah satu warga Gane Barat Utara, senin (20/10/2025).
Selain desakan hukum, masyarakat juga meminta Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk menonaktifkan Laher Eko dari jabatannya sampai proses hukum selesai. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran lanjutan di desa tersebut.
“Jangan biarkan kepala desa yang bermasalah tetap mengelola uang negara. Ini soal tanggung jawab dan moral pemerintahan,” tambah warga tersebut.
Kasus dugaan penyimpangan dana desa Samo kini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum di Halmahera Selatan. Publik berharap agar Kejari Halsel bertindak cepat, profesional, dan transparan dalam mengusut tuntas kasus ini demi keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejari Halmahera Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait perkembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi Dana Desa Samo tersebut. (Jul/red)
