TERNATE, Harian-Timur.com Dugaan penyelewengan dalam proyek pengadaan speedboat (spit) layanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Selatan kembali memicu gelombang protes. Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Senin (30/03/2026), mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti pengadaan delapan unit speedboat kesehatan yang diketahui menelan anggaran sekitar Rp8 miliar dari APBD Kabupaten Halmahera Selatan. Proyek ini awalnya digagas untuk menunjang mobilitas tenaga medis dan mempercepat akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek tersebut diduga sarat penyimpangan.
Para orator aksi menyampaikan bahwa sejak awal proses pengadaan, sudah terlihat sejumlah kejanggalan, mulai dari dugaan mark-up anggaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, hingga indikasi pengaturan pemenang tender. Bahkan, beberapa unit speedboat yang telah diserahkan disebut tidak berfungsi optimal.
“Ini program yang sangat penting bagi masyarakat pulau, tapi justru diduga dijadikan ajang bancakan anggaran. Kami minta Kejati Malut serius mengusut ini,” teriak salah satu orator aksi.
Massa juga secara tegas meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan, Asia Hasyim, serta bendahara Dinas Kesehatan Halsel yang diduga mengetahui alur penggunaan anggaran.
Menurut massa aksi, kedua pihak tersebut memiliki peran strategis dalam proses perencanaan hingga realisasi anggaran, sehingga perlu dimintai keterangan untuk mengungkap dugaan penyimpangan secara terang-benderang.
Selain itu, massa juga menyoroti dampak langsung dari dugaan masalah dalam pengadaan tersebut. Warga di wilayah terpencil yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak merasakan pelayanan maksimal akibat armada yang tidak layak pakai.
“Yang dirugikan bukan hanya negara, tapi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada layanan kesehatan. Ini harus menjadi perhatian serius,” tambah orator lainnya.
Dalam tuntutannya, massa mendesak Kejati Malut untuk segera Melakukan audit investigatif terhadap proyek pengadaan speedboat kesehatan Memanggil dan memeriksa seluruh pihak terkait, termasuk Kadis dan bendahara, Mengusut dugaan kerugian negara serta menetapkan tersangka jika ditemukan bukti yang cukup.
Aksi tersebut juga diwarnai dengan peringatan keras kepada aparat penegak hukum agar tidak lamban dalam menangani kasus yang telah lama menjadi sorotan publik. Massa mengancam akan kembali dengan jumlah yang lebih besar apabila tidak ada langkah konkret dari Kejati Maluku Utara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Sementara itu, publik berharap Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dapat bertindak profesional, transparan, dan tegas dalam menuntaskan dugaan penyelewengan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah serta menghambat pelayanan kesehatan masyarakat. (Jul)
