Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Loleo Mekar (IPML) Risal Tuahuns
HALSEL, Hariantimur.com Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Loleo Mekar (IPML), Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Risal Tuahuns, mengecam keras Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel terkait mandeknya pembangunan jalan lingkar di Pulau Kasiruta yang hingga kini belum mendapat perhatian serius.
Menurut Risal, proyek pembangunan jalan penghubung antar dua kecamatan—Kasiruta Timur dan Kasiruta Barat—sudah terhenti sejak masa pemerintahan Bupati Bahrain Kasuba dan tidak dilanjutkan pada masa kepemimpinan Basam Helmi saat ini. Padahal, kata dia, pembangunan tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
“Seharusnya Pemda Halsel bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di Pulau Kasiruta. Jangan menggantung pembangunan jalan yang sangat penting bagi warga,” tegas Risal.
Ia menilai keberadaan jalan lingkar itu sangat vital karena berfungsi sebagai jalur distribusi hasil pangan antarwilayah. Pulau Kasiruta memiliki potensi kekayaan alam yang besar, seperti cengkeh, pala, damar, kopra, dan komoditas lainnya. Seluruh hasil bumi tersebut, lanjut Risal, dapat lebih mudah dikelola dan dipasarkan apabila akses jalan dibangun dengan baik.
“Akses ini bukan hanya jalan, tetapi urat nadi ekonomi masyarakat. Tanpa jalan penghubung, warga kesulitan mengangkut hasil kebun. Ini menghambat kesejahteraan,” ujarnya.
Risal menegaskan bahwa jalan lingkar tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang sudah lama disuarakan. Karena itu, ia meminta Pemda Halsel tidak lagi menunda-nunda pembangunan yang sudah jelas sangat dibutuhkan warga Kasiruta.
“Tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pembangunan jalan ini, kecuali jika Pemda tidak memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Kami harap Bupati Halsel segera mengambil tindakan nyata,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah kabupaten harus lebih peka dalam melihat kebutuhan masyarakat di wilayah-wilayah kepulauan seperti Kasiruta. Menurutnya, respons cepat dan langkah tegas dari pemda merupakan bagian dari prinsip pemerintahan yang baik dan demokratis. (Red)
