Dugaan Anggaran “Ret-Ret” 6,2 Miliar Kades Halsel Disorot, Nama Zaki Abdul Wahab dan Abdul Aziz Al-Amary, pantas di Giring ke meja Hijau
HALSEL, Harian-Timur.com Polemik dugaan pengelolaan anggaran kegiatan retreat kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, terus bergulir dan memicu desakan ketua Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Front anti korupsi Indonesia (Faki) Maluku Utara Dani Haris Purnawan agar segera dilakukan penindakan hukum mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan profesional.
Di katakan Dani Haris purnawan kepada media ini Sabtu (3/04/2026) mengatakan Kegiatan retreat yang telah di laksanakan berlangsung di kampus IPDN Jatinangor tersebut sebelumnya disebut dalam konteks nasional memiliki anggaran sekitar Rp 6,2 miliar. Namun, untuk tingkat Halmahera Selatan, hingga kini belum terdapat data resmi yang menguraikan secara rinci total anggaran maupun kontribusi masing-masing desa.
Di katakannya Dugaan Keterlibatan Pihak Kunci Di tengah minimnya transparansi, perhatian publik mengarah pada dua figur penting, yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Selatan, M. Zaki Abdul Wahab, serta Kepala Desa Matuting, Abdul Aziz Al-Amary, yang juga menjabat sebagai Ketua APDESI Halmahera Selatan pantas di giring ke meja hijau.
Keduanya dinilai sebagai pihak yang memiliki peran sentral dalam perencanaan, koordinasi, hingga pelaksanaan kegiatan retreat tersebut. Sejumlah sumber menyebut, tanggung jawab pengelolaan kegiatan berada dalam lingkup kewenangan kedua figur tersebut.
Seiring berkembangnya informasi di lapangan, muncul desakan dari berbagai kalangan agar aparat penegak hukum menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup.
Dalam konteks ini, nama M. Zaki Abdul Wahab dan Abdul Aziz Al-Amary, kerap disebut sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas keseluruhan proses kegiatan tersebut.
Sumber dan besaran anggaran kegiatan di tingkat daerah Dasar hukum pelaksanaan retreat Mekanisme pengumpulan dan penggunaan dana Laporan pertanggungjawaban resmi
Ketiadaan informasi tersebut memperkuat kecurigaan adanya potensi penyimpangan dalam Sejumlah elemen masyarakat sipil juga mendorong agar dilakukan audit oleh BPK RI guna memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, aparat penegak hukum diminta untuk segera meningkatkan status penanganan perkara apabila telah ditemukan indikasi kuat pelanggaran.
“Jika memang ada unsur penyalahgunaan kewenangan atau kerugian negara, maka siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik.
Kasus ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dalam menegakkan prinsip keadilan tanpa tebang pilih. Publik berharap proses hukum berjalan objektif, berbasis bukti, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.
Dengan semakin menguatnya desakan publik, kasus dugaan anggaran retreat kepala desa di Halmahera Selatan kini memasuki fase krusial. Nama M. Zaki Abdul Wahab dan Azis sebagai Ketua APDESI Halsel menjadi sorotan utama dalam pusaran isu ini dan pantas bertanggung jawab penuh.
Masyarakat pun menaruh harapan besar agar aparat penegak hukum dapat mengungkap secara terang benderang fakta di balik polemik ini, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Red)
