HALSEL, Harian-Timur.com Polemik anggaran kegiatan retreat kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan kian memanas. Program yang menghabiskan anggaran sebesar Rp6,2 miliar itu kini menjadi sorotan tajam publik, setelah disebut-sebut belum menunjukkan kejelasan penanganan meski telah dilaporkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di Ternate.
Kegiatan retreat tersebut diketahui melibatkan seluruh kepala desa di Halmahera Selatan dengan beban anggaran sebesar Rp25 juta per desa. Dari total 249 desa, jumlah anggaran yang terkumpul mencapai miliaran rupiah, angka yang dinilai sangat besar dan memicu tanda tanya luas di tengah masyarakat.
Dalam pusaran polemik ini, nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Selatan, M. Zaki A. Wahab, serta Ketua APDESI Halmahera Selatan, Aziz Al Amari, disebut-sebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sejumlah sumber menyebutkan, keduanya memiliki peran sentral dalam perencanaan hingga pelaksanaan retreat yang kini menuai kontroversi. Namun demikian, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik terkait mekanisme penggunaan anggaran maupun urgensi kegiatan tersebut.
“Kalau memang ini program resmi, harusnya dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai publik menilai ada sesuatu yang ditutup-tutupi,” ujar salah satu tokoh masyarakat Halsel yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ketiadaan transparansi ini memicu spekulasi di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan apakah anggaran sebesar itu telah digunakan sesuai peruntukan, atau justru terdapat dugaan penyimpangan yang perlu diusut lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Sorotan juga mengarah pada lambannya respons dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Laporan yang disebut telah masuk hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan, sehingga menimbulkan kesan bahwa kasus ini “mandek” di meja penegak hukum.
Pengamat kebijakan publik menilai, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Selain menyangkut penggunaan anggaran dalam jumlah besar, kasus ini juga berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi penegak hukum.
“Masyarakat berhak tahu ke mana arah penggunaan dana tersebut. Jika tidak ada masalah, jelaskan. Jika ada dugaan pelanggaran, harus diusut tuntas tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Di sisi lain, masyarakat Halmahera Selatan berharap baik pihak DPMD maupun APDESI dapat segera memberikan klarifikasi resmi guna menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk meredam kecurigaan sekaligus menjaga stabilitas kepercayaan publik.
Publik kini menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum, sekaligus klarifikasi terbuka dari pihak-pihak terkait. Kasus ini diharapkan tidak berakhir tanpa kepastian, mengingat besarnya anggaran yang bersumber dari kepentingan masyarakat desa
Hingga berita ini diturunkan, Kapla Dinas DPMD Halsel M. Zaki A. Wahab maupun Aziz Al Amari belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik anggaran retreat tersebut.(Red)
